Anggota DPRD Tanjab Timur Minta Hapus Pemberitaan, Oki Zulkifli Kritisi: “DPRD Harus Lebih Tegas dalam Pengawasan”

 

detexi.id, Berita Tanjab Timur – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sumaryadi, menjadi sorotan publik setelah meminta pernyataannya terkait hasil kunjungannya ke Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau diralat oleh salah satu media. Pernyataan ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk warga Muara Sabak Timur, Oki Zulkifli.

 

Oki Zulkifli menyayangkan langkah Sumaryadi yang dianggap kurang tegas dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai anggota DPRD.

 

“DPRD atau legislatif itu fungsinya bukan sebagai mitra eksekutif. Harusnya dia lebih tegas dan mengutamakan pengawasannya. Ini menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas,” tegas Oki pada awak media, Selasa (14/1/2025).

 

Oki juga mengusulkan agar DPRD, khususnya Komisi III, mengambil langkah konkret dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kerusakan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau.

 

“Mulai dari anggarannya, apakah ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Ambil dokumen dari instansi teknis terkait, mulai dari kontrak, RAB, hingga gambar kerja. Lihat item pekerjaan apa saja yang dikerjakan dan tidak dikerjakan. Juga pencairannya sudah berapa persen,” tambah Oki.

 

Menurutnya, jika DPRD kesulitan dalam memahami aspek teknis, mereka bisa berkonsultasi dengan ahli untuk memperjelas permasalahan.

 

“Misalnya, kalau mereka tidak memahami teknis, mereka bisa berkolaborasi atau meminta pendapat dari ahli teknik,” jelasnya.

 

Oki menegaskan, tugas pokok DPRD adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukannya menjadi mitra eksekutif. Ia berharap ke depannya para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersikap tegas dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

 

Langkah Sumaryadi yang meminta ralat atas pernyataannya ini menjadi cerminan pentingnya komitmen dan integritas anggota dewan dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat.