Satu Kapus dan Satu Bendahara Jadi Tersangka Kasus BOK, Netizen Desak Pengusutan Tanpa Tebang Pilih
Detexiid Muaro Jambi— Penetapan satu oknum Kepala Puskesmas (Kapus) bersama satu bendahara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memicu reaksi luas dari masyarakat. Kolom komentar pada salah satu pemberitaan Detexiid dipenuhi desakan agar aparat penegak hukum mengusut perkara ini hingga tuntas.
“Ungkap semua yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada dua orang saja,” tulis seorang netizen.
Desakan tersebut mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi dan keseriusan aparat dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat.
Dugaan Keterlibatan Pihak Lain Mencuat
Seiring berkembangnya penyidikan, beredar informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya pihak lain yang turut berperan dalam perkara tersebut. Bahkan, nama seorang mantan Kepala Dinas Kesehatan yang kini disebut menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah ikut menjadi sorotan publik.
Tak hanya itu, oknum dari institusi penegak hukum juga disebut-sebut dalam percakapan yang diduga berasal dari salah satu Kapus berinisial L. Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Sejumlah pengamat menilai aparat perlu menelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan aliran dana serta pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan terbuka. Jika memang ada pihak lain, masyarakat berharap dapat diungkap tanpa pandang jabatan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Publik Menunggu Ketegasan APH
Perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi, untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada penetapan dua tersangka saja.
Pengungkapan perkara secara transparan dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut.
Publik pun bertanya — akankah kasus ini berhenti pada satu Kapus dan satu bendahara, atau berkembang mengungkap fakta yang lebih besar?
Penulis: M.arham
